Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SMP/MTS

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)

Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik TK

Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SD

Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP

Persentase PAUD Berakreditasi Minimal B

Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B

Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum

Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SD

Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SMP

Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B

Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)

Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Rata-rata kemampuan literasi dan nemerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional

Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional

Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan

Indeks Pendidikan(IKU)

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP

Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5-6 tahun

Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya

Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)

Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)

Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)

Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan KapasitasTata Kelola)

Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya

Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman

Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum

Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota

Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman

Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat

Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)

Terlestarikannya Cagar Budaya

Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran)

Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan

Angka Kematian Bayi

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standard

Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar

Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar

Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar

Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar

Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar

Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar

Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Indeks Kesehatan (IKU)

Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate)

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman

Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD

Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)

Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)

Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya air yang dibentuk

Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain

Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten

Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic

Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang kayak huni

Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman

Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar

Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja

Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat

Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota

Panjang Jalan yang Dibangun

Panjang Jembatan yang Dibangun

Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)

Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)

Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Persentase Kemantapan Jalan

Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik

Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan

Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi

Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota

Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan komitmen permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui

Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota

Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRAda Kabupaten/Kota (ada/tidak)

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan

Indeks Infrastruktur

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kapasitas air baku

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU

Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas

Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani

Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni

Rasio Rumah dan KK

Dokumen Izin Membuka Tanah

Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota

Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten

Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin Lokasi dibandingkan dengan Luas izin lokasi yang diterbitkan

Persentase Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

SK Bupati/walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee

SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

Tersedianya Tanah untuk Masyarakat

Rumah Tangga dengan Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani

Peningkatan Baku Mutu Air

Peningkatan Baku Mutu Udara

Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pengolahan sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah)

Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah

Persentase Penurunan Emisi GRK (Komulatif)

Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)

Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)

Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang

Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan

Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan

Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal

Tertanganinya Kerawanan Pangan

Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana

Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi

Persentase penurunan angka penyakit ternak

Persentase Prasarana yang Digunakan

Prasarana Pertanian yang Digunakan

Produksi Sektor Pertanian

Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

Sarana Pertanian yang Diberikan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)

Indeks Profesionalitas ASN

Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi

Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala

Rasio Konektivitas

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabuapten/Kota

Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)

Jumlah Penganggur yang Dilatih

Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan

Jumlah Perselisihan Kepentingan

Lulusan Bersertifikat Kompetensi

Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi

Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih

Persentase LPK yang Memiliki Perizinan

Persentase LPK yang Terakreditasi

Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster

Persentase Penyerapan Lulusan

Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah

Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan

Rasio Penduduk yang Bekerja

Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya

Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya

Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagkerjaan

Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat

Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM

Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki

Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan

Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang

Jumlah Layanan Data dan Pengaduaan yang Dimiliki

Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yangTersedia

Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti

Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah

Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk

Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pemberdayaan Sosial

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS

Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas

Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS

Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Kegiatan Pameran Penanaman Modal

Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)

Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal

Laporan Realisasi Penanaman Modal

Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota

Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN

Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (IKU)

Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi

Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi

Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri

Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat

Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri

Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota

Jumlah Wisatawan Mancanegara

Jumlah tamu wisatawan mancanegara

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota

Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan

Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan

Rata-rata Lama Tinggal Wisata

Tingkat Hunian Akomodasi

LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB (IKU)

Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari

Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani

Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS

Jumlah Sarana Prasarana Minimal POLPP

Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan

Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan

Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan

Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota POLPP

Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan

Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan

Tersedianya Sarana Prasarana Minimal

Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum

Persentase Potensi Konflik terselesaikan

Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota

Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran

Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan

Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran

Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB

Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pos DISDAMKAR yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana DISDAMKAR, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa

Tersedianya Pos Sektor DISDAMKAR yang Dilengkapi Sarana Prasarana DISDAMKAR Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB = Sekolah/Madrasah Aman Bencana)

Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana

Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana

Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana

Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana

Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal

Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal

Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan

Indeks Risiko Bencana (IRBi)

Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih

Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi

Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan

Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota)

Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal

Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan

Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG

Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan

Jumlah Program PUG Ada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Anilisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota

Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten

Persentase Anak MemerIukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)

Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani

Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah

Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern

Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun

Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif

Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern

Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP

Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah

Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan luran (PBI)

Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)

Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan

Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan

TFR (Angka Kelahiran Total)

Unmeet Need Pelayanan Kesehatan

Indeks Pembangunan Gender (IKU)

Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur

Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirausaha

Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra

Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran

Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha

Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan

Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)

Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan

Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro

Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro

Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan

Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan

Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan

Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG

Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku

Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu

Persentase Penerbitan TDG

Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya

Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan

Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan

Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital

Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait

Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait

Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan

Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan

Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP

Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan

Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA

Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota

Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota

Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah dapa level kabupaten/kota

Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB

Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa

Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang

Jumlah Desa Mandiri

Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat

Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri

Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD

Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD

Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Keuangan

Manajemen Aset

Opini Laporan Keuangan

Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya

Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)

Rasio PAD

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Maturitas SPIP

Peningkatan Kapabilitas APIP

Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Kepemilikan akta kelahiran

Penerbitan Akta Kematian

Penerbitan Akta Perceraian

Penerbitan Akta Perkawinan

Penyajian Data Kependudukan

Perekaman KTP Elektronik

Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate

Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar

Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo

Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government

Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah

Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS

Tersedianya Buku Profil Daerah

Persentase penduduk berusia 5 tahun keatas yang mengakses internet

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah

Peningkatan Prestasi Olahraga

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi

Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan

Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan)

Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (SumberData: One Data KKP)

Produksi Sektor Perikanan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Pengadaan Barang/Jasa

Nilai LAKIP

Nilai LPPD

Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif

Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Return on Asset (ROA) BUMD

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Pelayanan Publik

Konsumsi listrik per kapita

Indek Kualitas Perencanaan

Persentase Indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target

Indeks daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Kapabilitas Inovasi daerah

Jumlah LSM, Ormas dan OKP

Jumlah peserta sosialisai wasbang

Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring

Pembinaan Partai Politik

Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial

Persentase Angka Kriminalitas (

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum -Pilpres -Pileg -Pemilukada