Beranda
No Data Prioritas Sumber 202220232024
1 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka) DP3A -
35
-
2 Angka Kelulusan SD/MI (Persen) DISDIK 100
99,97
-
3 Angka Kelulusan SMP/MTS (persen) DISDIK 100
99,41
-
4 Angka Kematian Bayi (Angka) DINKES 17,46
13
14,92
5 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Angka) DINKES -
176
199
6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (Persen) DISDIK 70,36
-
-
7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen) DISDIK -
1,16
-
8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat (persen) DISDIK -
0,65
-
9 Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern (Angka) DP3A -
2.089
20,3
10 Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Unit) DPRKPP 2.113
2.002,00
1.575
11 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Persen) DISNAKER -
54,79
89,05
12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (Persen) DINKES 77
73,43
85,66
13 Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Rekomendasi) DLH -
1,8
-
14 Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD (Persen) BPKPD -
90,69%
-
15 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD (Persen) BPKPD -
88,15%
-
16 Dokumen Izin MembukaTanah DPRKPP -
-
0,dak
17 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota DPRKPP -
-
0,a
18 Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah (Dokumen) DISDAMKAR -
0
0
19 Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya (Orang) DISDIK -
-
-
20 Iklim Inklusivitas SD (Nilai) DISDIK -
-
-
21 Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) DISDIK -
-
-
22 Iklim Keamanan Sekolah SD (Nilai) DISDIK -
-
-
23 Iklim Keamanan Sekolah SMP (Nilai) DISDIK -
-
-
24 Iklim Kebhinekaan Sekolah SD (Nilai) DISDIK -
-
-
25 Iklim Kebhinekaan Sekolah SMP (Nilai) DISDIK -
-
-
26 Indek Kualitas Perencanaan (Nilai) BP3D -
7,6
-
27 Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) SETDA -
-
-
28 Indeks Kesehatan (Indeks) DINKES -
0,711
0,7
29 Indeks Kualitas Air (Persen) DLH -
60,00
-
30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota (Indeks) DLH -
74,29
-
31 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen) DLH -
70,94
-
32 Indeks Kualitas Udara (Persen) DLH -
89,37
-
33 Indeks Pembangunan Gender (Indeks) DP3A -
91,86
91,86
34 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks) DPAD -
-
74,48
35 Indeks Pengadaan Barang/Jasa (Nilai) SETDA -
-
-
36 Indeks Pengelolaan Aset (Persen) BPKPD -
-
-
37 Indeks Pengelolaan Keuangan (Persen) BPKPD -
-
-
38 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan (Nilai) DPAD -
-
0
39 Indeks Profesionalitas ASN (Persen) BKPSDM 53
66,46
77,06
40 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang) DISDAMKAR -
16
21
41 Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi (Ekor) DISKAN 135.000
60.000
81.673
42 Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat (Keluarga) DINSOS -
0
29
43 Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) DPUPR -
ADA
0,a
44 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota (Persen) DISNAKER -
0
5
45 Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (Persen) BPBD -
-
3
46 Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota (Kasus) DISDAMKAR -
57
286
47 Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi (Jenius) DISDAMKAR -
71
28
48 Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM (Jiwa) DINSOS 4.376
7.640
2.288
49 Jumlah Desa Mandiri (Desa) DPMD -
3
-
50 Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (Desa) DPMD -
-
-
51 Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa (Desa) DPMD -
-
-
52 Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi (Destinasi) DISPAR -
20
2
53 Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi (Event) DISPAR -
0
0
54 Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promos! Pariwisata di Dalam Negeri (Event) DISPAR -
3
2
55 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan (Kelompok) DISKAN 7
23
12
56 Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Unit) DPUPR -
1
1
57 Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih (Kader) DP3A -
8
14
58 Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Kawasan) DPRKPP -
-
5
59 Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU (Kawasan) DPRKPP -
-
5
60 Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya (Kawasan) DISNAKER -
1
0
61 Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi (Kebijakan) DP3A -
10
1
62 Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata (DTW) DISPAR -
60
2
63 Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki (Unit) DINSOS 2
0
2
64 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain (Kerjasama) DPUPR -
0
0
65 Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan (Orang) DINSOS 3.116
2.018
51
66 Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang (Paket) DINSOS -
1.849
51
67 Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) DISPAR -
31.291
31.107
68 Jumlah Layanan Data dan Pengaduaan yang Dimiliki (Layanan) DINSOS 1
1
1
69 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan (Lembaga) DPMD -
839
-
70 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat (Lembaga) DPMD -
839
-
71 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan (Lembaga) DP3A -
2
2
72 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota) (Lembaga) DP3A -
2
-
73 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memlllki Standar Pelayanan Minimal (Lembaga) DP3A -
1
2
74 Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan (Lembaga) DP3A -
2
1
75 Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG (Lembaga) DP3A -
2
30
76 Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat (Pokdarwis) DISPAR -
20
2
77 Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota (Lowongan Kerja) DISNAKER -
6
15
78 Jumlah LSM, Ormas dan OKP (Jumlah) BAKESBANGPOL -
29
34
79 Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Media) DP3A -
1
6
80 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah) DPMPTSP -
452.155
-
81 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman) (OPK) DISDIK -
-
-
82 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi (Persen) DISDIK -
-
-
83 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) (OPK) DISDIK -
-
-
84 Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (OPD) DISDUKCAPIL -
-
-
85 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan (Ormas/LSM) DP3A -
7
20
86 Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari (Kali) POLPP -
2
2
87 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Orang) DISNAKER -
0
1
88 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yangTersedia (Orang) DINSOS 47
52
53
89 Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan (Orang) DINSOS 47
52
53
90 Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani (Persen) POLPP -
100
100
91 Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan) (Orang) DISKAN 160
229
500
92 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota (Orang) DISNAKER -
49
129
93 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perda) POLPP -
9
9
94 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER (Orang) DISNAKER -
0
-
95 Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah (Jiwa) DPUPR -
81.828
996
96 Jumlah Penganggur yang Dilatih (Layanan) DISNAKER -
166
731
97 Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (Desa) DPMD -
70
-
98 Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang) DISDAMKAR -
2
93
99 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan (Orang) DINSOS 3.476
1
1
100 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau (Orang) DINSOS -
3.128
2.293
101 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga (Orang) DINSOS 1
1
11
102 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk (Orang) DINSOS -
5
10
103 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu (Orang) DINSOS 36
75
281
104 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Orang) DINSOS 2.083
1.940
1.082
105 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter (Orang) DINSOS 60
0
29
106 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga (Orang) DINSOS -
1
5
107 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi (Paket) DINSOS -
124
264
108 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti (Paket) DINSOS 4
124
-
109 Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah (Event) DISPORA -
-
2
110 Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Perda) POLPP -
9
23
111 Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (Perjanjian) DISNAKER -
1
19
112 Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan (Kasus) DISNAKER -
0
0
113 Jumlah Perselisihan Kepentingan (Kasus) DISNAKER -
0
0
114 Jumlah peserta sosialisai wasbang (Jumlah) BAKESBANGPOL -
0
-
115 Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS (Orang) POLPP -
3
4
116 Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri (Event) DISPAR -
3
6
117 Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan (Persen) DISPERINDAG -
93,11
100,00
118 Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Orang) DISDAMKAR -
0
160
119 Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas (Unit) DPRKPP -
-
442
120 Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar (Panti/Rumah Singgah) DINSOS -
0
0
121 Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP) DISKAN 24
38
46
122 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Ka bu paten (Persen) DPUPR -
86,17
87,59
123 Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan (Jenis) DISDAMKAR -
5
28
124 Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PPJumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP (Unit) POLPP -
-
88
125 Jumlah Satlinmas yang Terlatihdan Dikukuhkan (Orang) POLPP -
484
484
126 Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya (Satuan Permukiman) DISNAKER -
0
0
127 Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina (Satuan Permukiman) DISNAKER -
6
0
128 Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan KapasitasTata Kelola) (Orang) DISDIK -
-
-
129 Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring (Jumlah) BAKESBANGPOL -
50
50
130 Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK (Angka) DP3A -
3
1
131 Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS DISKOMINFO -
ADA
-
132 Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota (TDUP) DISPAR -
5
0
133 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah (Orang) DINSOS -
0
0
134 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk (Tim) DINSOS -
0
0
135 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (SumberData: One Data KKP) (Ton) DISKAN 139.138,65
139.468,64
141.002,02
136 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Unit) DPRKPP -
-
3
137 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (JIwa) DPUPR -
68,013
2.960
138 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa) DPUPR -
15.536
996
139 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) DISPAR -
227
141
140 Kegiatan Pameran Penanaman Modal (Promosi) DPMPTSP -
2
-
141 kegiatan Penyedlaan dan Rehabllltasl Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan) DPRKPP -
-
-
142 Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (Persen) DPMPTSP -
38,11
-
143 Kepemilikan akta kelahiran (Persen) DISDUKCAPIL -
-
-
144 Kesehatan Sesuai Standar (Persen) DINKES -
-
-
145 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan) DLH -
1,6
-
146 Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Persen) DPUPR -
0,66
1,81
147 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman (Persen) DPUPR -
14,57
19,68
148 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar (Persen) DPUPR -
71,63
84,54
149 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman (Persen) DPUPR -
5,99
6,23
150 Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja (Persen) DPUPR -
0,53
25,00
151 Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD (Persen) DPUPR -
10,12
15,46
152 Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (Persen) DPUPR -
0,53
50,00
153 Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat (Persen) DPUPR -
48,00
18,02
154 Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Koordinasi) DPMPTSP -
270
-
155 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (Rupiah) DISPAR -
3.506.286.417
354.682.159.100
156 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (Persen) DISPAR -
117,97
5,25
157 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur (Persen) DISPERINDAG -
0
0
158 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal (Laporan) DPMPTSP -
1
-
159 Laporan Realisasi Penanaman Modal (Laporan) DPMPTSP -
4
-
160 Lulusan Bersertifikat Kompetensi (Persen) DISNAKER -
74,10
80,33
161 Maturitas SPIP (Level) INSPEKTORAT -
2
-
162 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun (Anngka) DP3A -
-
21
163 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persen) DISPERINDAG -
12,87
12,57
164 Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirasausaha (Persen) DISPERINDAG -
4
13,57
165 Nilai LAKIP (Nilai) SETDA -
-
-
166 Nilai LPPD (Nilai) SETDA -
-
-
167 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) DPAD -
-
65,16
168 Opini Laporan Keuangan (Opini BPK) BPKPD -
-
-
169 Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota DPUPR -
464,077
0,a
170 Panjang Jalan yang Dibangun (KM) DPUPR -
27,075.43
-
171 Panjang Jembatan yang Dibangun (Unit) DPUPR -
0
-
172 Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TIM) DISDIK -
-
-
173 Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) DPMPTSP -
4
-
174 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan) DLH -
5
-
175 Pembinaan Partai Politik (Parpol) BAKESBANGPOL -
9
9
176 Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN (Perusahaan) DPMPTSP -
316
-
177 Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki KelompokKerja KKBPK yang Efektif (Angka) DP3A -
1
2
178 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani (Pengaduan) DLH -
0
-
179 Penerbitan Akta Kematian (Persen) DISDUKCAPIL -
-
-
180 Penerbitan Akta Perceraian (Persen) DISDUKCAPIL -
-
-
181 Penerbitan Akta Perkawinan (Persen) DISDUKCAPIL -
-
-
182 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Izin) DPMPTSP -
2.618
-
183 Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak) (Unit) DPUPR -
ADA
0,a
184 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak (Ada) DPUPR -
-
0,a
185 Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi (Persen) DISHUB -
-
-
186 Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum (Item) DISDIK -
-
-
187 Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern (Persen) DP3A -
75
100
188 Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota (Jenis) DISDIK -
-
-
189 Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan (Pertunjukan) DISDIK -
-
-
190 Peningkatan Kapabilitas APIP (Level) INSPEKTORAT -
3
-
191 Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota (SDM) DISDIK -
-
-
192 Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali) DISPORA -
18
44
193 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (Persen) DLH -
-
-
194 Penyajian Data Kependudukan (Persen) DISDUKCAPIL -
-
-
195 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman (Jenis) DISDIK -
-
-
196 Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Event) DISDIK -
-
-
197 PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perda) DPMPTSP -
1
-
198 Perekaman KTP Elektronik (Persen) DISDUKCAPIL -
-
-
199 Persentase Aktualisasi Budaya Daerah (Persen) DISDIK -
-
-
200 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Persen) DISPERINDAG -
0,023
11,45
201 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan (Persen) DISPERINDAG -
0,023
0,35
202 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (Persen) DP3A -
100
100
203 Persentase Anak MemerIukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen) DP3A -
100
100
204 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (Persen) DINSOS 100
100
100
205 Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran (Persen) DISDUKCAPIL -
-
-
206 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan (Persen) DINKES 51
72,84
85,66
207 Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran (Persen) DISDAMKAR -
11,51
-
208 Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (Persen) DP3A -
8,65
10,23
209 Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo (Persen) DISKOMINFO -
-
-
210 Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang (Persen) DPMD -
8,93
-
211 Persentase Balita Gizi Buruk (Persen) DINKES -
0,64
0,4
212 Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Persen) DINKES 100
73,43
85,66
213 Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang (Persen) DPUPR -
2,63
-
214 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Persen) DINKES 53
97,87
53
215 Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII NasTerhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
3
16
216 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP (Persen) DP3A -
100
100
217 Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Persen) DKP -
-
70
218 Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
219 Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
220 Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
2,70
51,22
221 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan (Persen) POLPP -
100
100
222 Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG (Persen) DISPERINDAG -
0
0
223 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP) (persen) DISDIK -
37,73
-
224 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SD (persen) DISDIK -
-
-
225 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP (persen) DISDIK -
-
-
226 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik TK (persen) DISDIK -
15,7
-
227 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (Persen) DINKES 85
93,19
100
228 Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar (Persen) DINKES 80
93,19
98,09
229 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Persen) DINKES 80
96,75
100
230 Persentase Indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target (Persen) BP3D -
67,72
-
231 Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi (Persen) DISNAKER -
100
100
232 Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten (Persen) DPRKPP -
-
133,76
233 Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0,94%
0,69
234 Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan (Persen) POLPP -
-
0
235 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin PerLuasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh InstansiTerkait (Persen) DISPERINDAG -
0
0
236 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait (Persen) DISPERINDAG -
44
100
237 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerLuasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
238 Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan (Persen) DISPERINDAG -
0
0
239 Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan (Persen) DISPERINDAG -
0
100
240 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana (Persen) BPBD -
2,90
-
241 Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana (Persen) BPBD -
6,21
-
242 Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
243 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif (Persen) SETDA -
-
-
244 Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih (Persen) DISNAKER -
0
0
245 Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana (Persen) BPBD -
41,09
-
246 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Persen) DPUPR -
0,53
6,85
247 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra (Persen) DISPERINDAG -
0
2,87
248 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran (Persen) DISPERINDAG -
3
1,14
249 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha (Persen) DISPERINDAG -
54
2,53
250 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan (Persen) DISPERINDAG -
3
3,22
251 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS) (Persen) DISPERINDAG -
68
68,07
252 Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan (Persen) DISPAR -
0,87
2
253 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani (Persen) DPRKPP -
-
63,43
254 Persentase Kebutuhan ber-KB yangTidakTerpenuhi (Unmet Need) (Persen) DP3A -
0
0,04
255 Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana (Persen) BPBD -
8,90
-
256 Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB (Persen) DISDAMKAR -
0
310
257 Persentase Kemantapan Jalan (Persen) DPUPR -
53,66
-
258 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Persen) DINKES 100
99,48
100
259 Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah (Persen) DP3A -
0
0
260 Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan luran (PBI) (Persen) DP3A -
-
90,00
261 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Persen) DISPERINDAG -
0
0
262 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate (Persen) DISKOMINFO -
100
-
263 Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan) (Persen) DKP -
-
1
264 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Persen) DISHUB -
-
82,85
265 Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Persen) DP3A -
0
0
266 Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (Persen) DP3A -
2
2,%
267 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (Persen) DISPERINDAG -
93,11
100,00
268 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Persen) DISPERINDAG -
0
0
269 Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Persen) DISKOMINFO -
-
-
270 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
271 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan (Persen) DISPERINDAG -
0
0
272 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
273 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
81,69
92,68
274 Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
56,34
73,17
275 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DINSOS 100
100
100
276 Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani (Persen) DP3A -
100
100
277 Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani (Persen) DP3A -
100
100
278 Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi (Ha) DKP -
-
6,5
279 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Persen) DISKOMINFO -
100
-
280 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Persen) SETDA -
-
-
281 Persentase LPK yang Memiliki Perizinan (Persen) DISNAKER -
0
100
282 Persentase LPK yang Terakreditasi (Persen) DISNAKER -
0
0
283 Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) (Persen) DP3A -
70
90
284 Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni (Persen) DPRKPP -
-
92,68
285 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar (Persen) DINKES 89
97,14
81,87
286 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar (Persen) DINKES 84
97,87
93,46
287 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar (Persen) DINKES -
64,13
34,39
288 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (Persen) DINKES 60
71,86
83,32
289 Persentase Orang Usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Persen) DINKES -
-
83,32
290 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo (Persen) DISKOMINFO -
100
-
291 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik (Persen) DPUPR -
74,53
-
292 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (Persen) DPUPR -
44,72
-
293 Persentase PAUD Berakreditasi Minimal B (persen) DISDIK -
-
-
294 Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota (Persen) DISHUB -
550
0,13
295 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (Persen) DISPERINDAG -
74,19
0,03
296 Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan (Persen) DP3A -
52,09
70
297 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persen) DISDAMKAR 100
71,25
-
298 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Persen) DP3A -
-
61,70
299 Persentase Pemberdayaan Sosial (Persen) DINSOS 40
50
50
300 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS (Persen) DINSOS 77,21
75,44
77,70
301 Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
81,69
63,41
302 Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
303 Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten (Persen) DPUPR -
74,5
-
304 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP (Persen) DISPERINDAG -
0
0
305 Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) DINKES 100
89,76
97,87
306 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persen) DINKES 84
-
-
307 Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) DINKES -
48,24
84
308 Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) DINKES 100
97,14
81,87
309 Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) DINKES 97
64,13
99,02
310 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih (Persen) DPUPR -
86,17
87,59
311 Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu (Persen) DISPERINDAG -
100
0
312 Persentase Penerbitan TDG (Persen) DISPERINDAG -
0
0
313 Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen) DISPERINDAG -
100
100
314 Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya (Persen) DISPERINDAG -
100
100
315 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (Persen) DPMPTSP -
41,70
-
316 Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP (Persen) POLPP -
85
85
317 Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota (Persen) DISPAR -
298
0,14
318 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Persen) DPMD -
4,29
-
319 Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Persen) DISKOMINFO -
-
-
320 Persentase penurunan angka penyakit ternak (Persen) DKP -
-
0,17
321 Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas (Persen) DINSOS 100
100
100
322 Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal (Persen) BPBD -
100
50
323 Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal (Persen) BPBD -
-
0
324 Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal (Persen) BPBD -
-
0
325 Persentase Penyerapan Lulusan (Persen) DISNAKER -
-
26,23
326 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar (Persen) DISKOMINFO -
100
-
327 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo (Persen) DISKOMINFO -
100
-
328 Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan (Persen) DISKOMINFO -
100
-
329 Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo (Persen) DISKOMINFO -
-
-
330 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan (Persen) POLPP -
-
100
331 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen) DP3A -
100
100
332 Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan (Persen) DISPERINDAG -
0
0
333 Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan (Persen) DISPERINDAG -
0
0
334 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS (Persen) DINSOS 89,25
87,80
92,90
335 Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial (Persen) DISNAKER -
0
0
336 Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan (Persen) DISPERINDAG -
35
46
337 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro (Persen) DISPERINDAG -
82
27,88
338 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Persen) DISNAKER -
26,92
33,33
339 Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah (Persen) DISNAKER -
57,14
25,00
340 Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Persen) DISNAKER -
3,85
0,00
341 Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Persen) DISNAKER -
-
55,56
342 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen) DP3A -
22,06
25,5
343 Persentase Prasarana yang Digunakan (Persen) DKP -
-
76
344 Persentase Prevalensi Stunting (Persen) DINKES 11,93
12,66
0,76
345 Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan (Persen) DISPAR -
150
130
346 Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital (Persen) DISPERINDAG -
0
0
347 Persentase Rekomendasi yang Diakomodir (Persen) BPP -
40,85
44,74%
348 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (Persen) DINKES -
100
100
349 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layakdan Berkelanjutan (Persen) DPUPR -
79,27
65,49
350 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Persen) DPUPR -
79,27
74
351 Persentase Sampah Perkotaan yangTertangani (Persen) DLH -
41,87
-
352 Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B (persen) DISDIK -
2,12
-
353 Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan (Persen) DISPAR -
600
0
354 Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Persen) DISKOMINFO -
-
-
355 Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SD (persen) DISDIK -
-
-
356 Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SMP (persen) DISDIK -
2,36
-
357 Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B (persen) DISDIK -
-
-
358 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Persen) DISNAKER -
1,02
1,29
359 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi (Persen) DISNAKER -
-
10,89
360 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (Persen) DISNAKER -
67,35
2,33
361 Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA (Persen) DISPERINDAG -
74
85
362 Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
88,00
96,29
363 Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Persen) DINKES -
97,87
-
364 Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (Persen) DINSOS 0
100
100
365 Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (Persen) DINSOS 100
100
-
366 Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (Persen) DINSOS 100
100
100
367 Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (persen) DISDIK -
-
-
368 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (Persen) DINKES 62,72
73,33
77,59
369 Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Persen) DINKES 100
73,33
89,35
370 Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (persen) DISDIK -
1,42
-
371 Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan (Persen) POLPP -
-
0
372 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Persen) POLPP -
-
0
373 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana (Persen) BPBD -
45
93,46%
374 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang) BPBD -
100
-
375 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Persen) BPBD -
64,29
0,93
376 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persen) BPBD -
89
-
377 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persen) DISDAMKAR -
0
100
378 Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana (Persen) BPBD -
-
-
379 Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan (Persen) BPBD -
-
-
380 Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) DISPERINDAG -
0
0
381 Persetase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persen) DINSOS 100
100
100
382 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota (Persen) DISPERINDAG -
35
46
383 Pos Damkaryang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa (Unit) DISDAMKAR -
0
-
384 Prasarana Pertanian yang Digunakan (Unit) DKP -
-
42
385 Produksi Sektor Perikanan (Ton) DISKAN 139.138,65
139.903,22
141.002,26
386 Produksi Sektor Pertanian (Unit) DKP -
-
11.160,91
387 Produktivitas Pertanian per Hektar perTahun (Persen) DKP -
-
5,92
388 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV (Persen) DISDIK -
71,9
-
389 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah (Nilai) DP3A -
0
0
390 Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir (Nilai) DP3A -
-
13,00
391 Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan (Jiwa) DPUPR -
68.013
-
392 Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (Rumah Tangga) DPUPR -
51
51
393 Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan LumpurTinja (Rumah Tangga) DPUPR -
68
479
394 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (Persen) BPKPD -
14,71%
-
395 Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi (Rasio) DPUPR -
-
-
396 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (Persen) BPKPD -
18,48%
-
397 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (Persen) BPKPD -
63,83%
-
398 Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (Persen) DINKES 0,140
0,14
0,12
399 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan) (Persen) BKPSDM 45
89,69
77,41
400 Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan (Persen) DISNAKER -
1,81
3,28
401 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, TermasukTPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Nilai) DP3A -
-
26
402 Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (Rasio) DPUPR -
0
1,1
403 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Persen) DISHUB -
9
60,4
404 Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan (Persen) SETDA -
-
-
405 Rasio PAD (Persen) BPKPD -
7,36%
-
406 Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen) BKPSDM 21
21,91
29,94
407 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan) (Persen) BKPSDM 65
69,29
70,57
408 Rasio Penduduk yang Bekerja (Persen) DISNAKER -
95,95
95,95
409 Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (Rasio) BPKPD -
-
-
410 Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro (Persen) DISPERINDAG -
82
27,88
411 Rasio Rumah dan KK (Rasio) DPRKPP -
-
0,24
412 Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persen) DISPERINDAG -
2
0,92
413 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Nilai) DISDIK -
-
-
414 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Nilai) DISDIK -
-
-
415 Rata-rata Lama Tinggal Wisata (Hari) DISPAR -
3
2
416 Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan) (Item) DISDIK -
-
-
417 Sarana Pertanian yang Diberikan (Unit) DKP -
-
8
418 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal (SOP) DPMPTSP -
1
-
419 Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial (Dinas/Instansi) BAKESBANGPOL -
15
15
420 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang (kkal/kap/hr) DKP -
-
2.132
421 Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (Sample) DKP -
-
-
422 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Meter Kubik) DLH -
5.026
-
423 Terlestarikannya Cagar Budaya (Item) DISDIK -
-
-
424 Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan (Ton) DKP -
-
72,01
425 Tersalurkannya Pangan Pokokdan Pangan Lainnya (CV Rasio) DKP -
-
0,0%
426 Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan (Orang) POLPP -
50
50
427 Tersedianya Buku Profil Daerah DISKOMINFO -
TIDAK ADA
-
428 Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan) DLH -
1
-
429 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota (Dokumen) DPMPTSP -
12
-
430 Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan (Dokumen) DP3A -
0
0
431 Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini (Laporan) DISPERINDAG -
61
120
432 Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (LPM) DKP -
-
10
433 Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi EGovernment DISKOMINFO -
ADA
-
434 Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dokumen) DKP -
-
1
435 Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan (Unit) DISDAMKAR -
1
-
436 Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal (Regulasi) DKP -
-
1
437 Tersedianya Sarana Prasarana Minimal (Jenis) POLPP -
88
88
438 Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah DISKOMINFO -
ADA
-
439 Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum (SOP) POLPP -
11
11
440 Tersedianya Tanah untuk Masyarakat DPRKPP -
-
0,a
441 Tertanganinya Kerawanan Pangan (Jiwa) DKP -
-
6.068
442 TFR (Angka Kelahiran Total) (Angka) DP3A -
2,43
2,11
443 Tingkat Hunian Akomodasi (Persen) DISPAR -
10
9,76
444 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Persen) DPAD -
-
116,6
445 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Persen) DPUPR -
53,66
-
446 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Persen) DPAD -
-
35,33
447 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (Persen) DISPORA -
13,72
14,88
448 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (persen) DISDIK -
-
-
449 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini (Persen) DISDIK -
-
-
450 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Persen) DISDIK -
1,11
-
451 TingkatWaktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit/Kejadian) DISDAMKAR 13
13,58
15
452 Unmeet Need Pelayanan Kesehatan (Rasio) DP3A -
-
100