Satu Data
Beranda
No Data Prioritas Nilai Sumber
1 Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS ADA DISKOMINFO
2 Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo - DISKOMINFO
3 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate (Persen) 100 DISKOMINFO
4 Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Persen) - DISKOMINFO
5 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Persen) 100 DISKOMINFO
6 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo (Persen) 100 DISKOMINFO
7 Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Persen) - DISKOMINFO
8 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar (Persen) 100 DISKOMINFO
9 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo (Persen) 100 DISKOMINFO
10 Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan (Persen) 100 DISKOMINFO
11 Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo (Persen) - DISKOMINFO
12 Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Persen) - DISKOMINFO
13 Tersedianya Buku Profil Daerah TIDAK ADA DISKOMINFO
14 Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi EGovernment ADA DISKOMINFO
15 Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah ADA DISKOMINFO
16 Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi (Ekor) 60.000 DISKAN
17 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan (Kelompok) 23 DISKAN
18 Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan) (Orang) 229 DISKAN
19 Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP) 38 DISKAN
20 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (SumberData: One Data KKP) (Ton) 139.468,64 DISKAN
21 Produksi Sektor Perikanan (Ton) 139.903,22 DISKAN
22 Maturitas SPIP (Level) 2 INSPEKTORAT
23 Peningkatan Kapabilitas APIP (Level) 3 INSPEKTORAT
24 Indeks Kepuasan Masyarakat (Level) - SETDA
25 Indeks Pengadaan Barang/Jasa (Level) - SETDA
26 Nilai LAKIP (Level) - SETDA
27 Nilai LPPD (Level) - SETDA
28 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif (Level) - SETDA
29 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Level) - SETDA
30 Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan (Level) - SETDA
31 Angka Kelulusan SD/MI (Persen) 99,97 DISDIK
32 Angka Kelulusan SMP/MTS (persen) 99,41 DISDIK
33 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (persen) - DISDIK
34 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen) 1,16 DISDIK
35 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat (persen) 0,65 DISDIK
36 Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya (persen) - DISDIK
37 Iklim Inklusivitas SD (persen) - DISDIK
38 Iklim Inklusivitas SMP (persen) - DISDIK
39 Iklim Keamanan Sekolah SD (persen) - DISDIK
40 Iklim Keamanan Sekolah SMP (persen) - DISDIK
41 Iklim Kebhinekaan Sekolah SD (persen) - DISDIK
42 Iklim Kebhinekaan Sekolah SMP (persen) - DISDIK
43 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman) (persen) - DISDIK
44 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi (persen) - DISDIK
45 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) (persen) - DISDIK
46 Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan KapasitasTata Kelola) (persen) - DISDIK
47 Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya (persen) - DISDIK
48 Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum (persen) - DISDIK
49 Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota (persen) - DISDIK
50 Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan (persen) - DISDIK
51 Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota (persen) - DISDIK
52 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman (persen) - DISDIK
53 Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (persen) - DISDIK
54 Persentase Aktualisasi Budaya Daerah (persen) - DISDIK
55 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP) (persen) 37,73 DISDIK
56 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SD (persen) - DISDIK
57 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP (persen) - DISDIK
58 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik TK (persen) 15,7 DISDIK
59 Persentase PAUD Berakreditasi Minimal B (persen) - DISDIK
60 Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B (persen) 2,12 DISDIK
61 Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SD (persen) - DISDIK
62 Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SMP (persen) 2,36 DISDIK
63 Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B (persen) - DISDIK
64 Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (persen) - DISDIK
65 Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (persen) 1,42 DISDIK
66 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV (Persen) 71,9 DISDIK
67 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Persen) - DISDIK
68 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Persen) - DISDIK
69 Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan) (Persen) - DISDIK
70 Terlestarikannya Cagar Budaya (Persen) - DISDIK
71 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Persen) - DISDIK
72 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini (Persen) - DISDIK
73 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Persen) 1,11 DISDIK
74 Jumlah Desa Mandiri (Desa) 3 DPMD
75 Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (Desa) - DPMD
76 Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa (Desa) - DPMD
77 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan (Lembaga) 839 DPMD
78 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat (Lembaga) 839 DPMD
79 Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (Desa) 70 DPMD
80 Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang (Persen) 8,93 DPMD
81 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Persen) 4,29 DPMD
82 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah) 452.155 DPMPTSP
83 Kegiatan Pameran Penanaman Modal (Promosi) 2 DPMPTSP
84 Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (Persen) 38,11 DPMPTSP
85 Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Koordinasi) 270 DPMPTSP
86 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal (Laporan) 1 DPMPTSP
87 Laporan Realisasi Penanaman Modal (Laporan) 4 DPMPTSP
88 Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 4 DPMPTSP
89 Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN (Perusahaan) 316 DPMPTSP
90 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Izin) 2.618 DPMPTSP
91 PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perda) 1 DPMPTSP
92 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (Persen) 41,70 DPMPTSP
93 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal (SOP) 1 DPMPTSP
94 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota (Dokumen) 12 DPMPTSP
95 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Dokumen) - DPAD
96 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen) - DPAD
97 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Dokumen) - DPAD
98 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Dokumen) - DPAD
99 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Dokumen) - DPAD
100 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Persen) 54,79 DISNAKER
101 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISNAKER
102 Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya (Kawasan) 1 DISNAKER
103 Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota (Lowongan Kerja) 6 DISNAKER
104 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Orang) 0 DISNAKER
105 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota (Orang) 49 DISNAKER
106 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER (Orang) 0 DISNAKER
107 Jumlah Penganggur yang Dilatih (Layanan) 166 DISNAKER
108 Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (Perjanjian) 1 DISNAKER
109 Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan (Kasus) 0 DISNAKER
110 Jumlah Perselisihan Kepentingan (Kasus) 0 DISNAKER
111 Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya (Satuan Permukiman) 0 DISNAKER
112 Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina (Satuan Permukiman) 6 DISNAKER
113 Lulusan Bersertifikat Kompetensi (Persen) 74,10 DISNAKER
114 Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi (Persen) 100 DISNAKER
115 Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih (Persen) 0 DISNAKER
116 Persentase LPK yang Memiliki Perizinan (Persen) 0 DISNAKER
117 Persentase LPK yang Terakreditasi (Persen) 0 DISNAKER
118 Persentase Penyerapan Lulusan (Persen) - DISNAKER
119 Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial (Persen) 0 DISNAKER
120 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Persen) 26,92 DISNAKER
121 Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah (Persen) 57,14 DISNAKER
122 Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Persen) 3,85 DISNAKER
123 Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Persen) - DISNAKER
124 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Persen) 1,02 DISNAKER
125 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi (Persen) - DISNAKER
126 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (Persen) 67,35 DISNAKER
127 Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan (Persen) 1,81 DISNAKER
128 Rasio Penduduk yang Bekerja (Persen) 95,95 DISNAKER
129 Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi (Destinasi) 20 DISPAR
130 Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi (Event) 0 DISPAR
131 Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promos! Pariwisata di Dalam Negeri (Event) 3 DISPAR
132 Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata (DTW) 60 DISPAR
133 Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) 31.291 DISPAR
134 Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat (Pokdarwis) 20 DISPAR
135 Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri (Event) 3 DISPAR
136 Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota (TDUP) 5 DISPAR
137 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) 227 DISPAR
138 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (Rupiah) 3.506.286.417 DISPAR
139 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (Persen) 117,97 DISPAR
140 Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan (Persen) 0,87 DISPAR
141 Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota (Persen) 298 DISPAR
142 Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan (Persen) 150 DISPAR
143 Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan (Persen) 600 DISPAR
144 Rata-rata Lama Tinggal Wisata (Hari) 3 DISPAR
145 Tingkat Hunian Akomodasi (Persen) 10 DISPAR
146 Angka Kematian Bayi (Angka) 13 DINKES
147 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Angka) 176 DINKES
148 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (Persen) 73,43 DINKES
149 Indeks Kesehatan (Indeks) 0,711 DINKES
150 Kesehatan Sesuai Standar (Indeks) - DINKES
151 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan (Persen) 72,84 DINKES
152 Persentase Balita Gizi Buruk (Persen) 0,64 DINKES
153 Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Persen) 73,43 DINKES
154 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Persen) 97,87 DINKES
155 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (Persen) 93,19 DINKES
156 Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar (Persen) 93,19 DINKES
157 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Persen) 96,75 DINKES
158 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Persen) 99,48 DINKES
159 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar (Persen) 97,14 DINKES
160 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar (Persen) 97,87 DINKES
161 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar (Persen) 64,13 DINKES
162 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (Persen) 71,86 DINKES
163 Persentase Orang Usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Persen) - DINKES
164 Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) 89,76 DINKES
165 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persen) - DINKES
166 Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) 48,24 DINKES
167 Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) 97,14 DINKES
168 Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen) 64,13 DINKES
169 Persentase Prevalensi Stunting (Persen) 12,66 DINKES
170 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (Persen) 100 DINKES
171 Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Persen) 97,87 DINKES
172 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (Persen) 73,33 DINKES
173 Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Persen) 73,33 DINKES
174 Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (Persen) 0,14 DINKES
175 Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (Persen) - DISDUKCAPIL
176 Kepemilikan akta kelahiran (Persen) - DISDUKCAPIL
177 Penerbitan Akta Kematian (Persen) - DISDUKCAPIL
178 Penerbitan Akta Perceraian (Persen) - DISDUKCAPIL
179 Penerbitan Akta Perkawinan (Persen) - DISDUKCAPIL
180 Penyajian Data Kependudukan (Persen) - DISDUKCAPIL
181 Perekaman KTP Elektronik (Persen) - DISDUKCAPIL
182 Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran (Persen) - DISDUKCAPIL
183 Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi (Persen) - DISHUB
184 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Persen) - DISHUB
185 Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota (Persen) 550 DISHUB
186 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Persen) 9 DISHUB
187 Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Rekomendasi) 1,8 DLH
188 Indeks Kualitas Air (Persen) 60,00 DLH
189 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota (Indeks) 74,29 DLH
190 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen) 70,94 DLH
191 Indeks Kualitas Udara (Persen) 89,37 DLH
192 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan) 1,6 DLH
193 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan) 5 DLH
194 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani (Pengaduan) 0 DLH
195 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (Pengaduan) - DLH
196 Persentase Sampah Perkotaan yangTertangani (Persen) 41,87 DLH
197 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Meter Kubik) 5.026 DLH
198 Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan) 1 DLH
199 Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah (Dokumen) 0 DISDAMKAR
200 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang) 16 DISDAMKAR
201 Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota (Kasus) 57 DISDAMKAR
202 Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi (Jenius) 71 DISDAMKAR
203 Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang) 2 DISDAMKAR
204 Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Orang) 0 DISDAMKAR
205 Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan (Jenis) 5 DISDAMKAR
206 Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran (Persen) 11,51 DISDAMKAR
207 Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB (Persen) 0 DISDAMKAR
208 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persen) 71,25 DISDAMKAR
209 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persen) 0 DISDAMKAR
210 Pos Damkaryang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa (Unit) 0 DISDAMKAR
211 Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan (Unit) 1 DISDAMKAR
212 TingkatWaktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Unit) - DISDAMKAR
213 Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) ADA DPUPR
214 Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Unit) 1 DPUPR
215 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain (Kerjasama) 0 DPUPR
216 Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah (Jiwa) 81.828 DPUPR
217 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Ka bu paten (Persen) 86,17 DPUPR
218 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (JIwa) 68,013 DPUPR
219 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa) 15.536 DPUPR
220 Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Persen) 0,66 DPUPR
221 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman (Persen) 14,57 DPUPR
222 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar (Persen) 71,63 DPUPR
223 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman (Persen) 5,99 DPUPR
224 Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja (Persen) 0,53 DPUPR
225 Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD (Persen) 10,12 DPUPR
226 Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (Persen) 0,53 DPUPR
227 Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat (Persen) 48,00 DPUPR
228 Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota 464,077 DPUPR
229 Panjang Jalan yang Dibangun (KM) 27,075.43 DPUPR
230 Panjang Jembatan yang Dibangun (Unit) 0 DPUPR
231 Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak) (Unit) ADA DPUPR
232 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak (Unit) - DPUPR
233 Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang (Persen) 2,63 DPUPR
234 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Persen) 0,53 DPUPR
235 Persentase Kemantapan Jalan (Persen) 53,66 DPUPR
236 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik (Persen) 74,53 DPUPR
237 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (Persen) 44,72 DPUPR
238 Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten (Persen) 74,5 DPUPR
239 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih (Persen) 86,17 DPUPR
240 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layakdan Berkelanjutan (Persen) 79,27 DPUPR
241 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Persen) 79,27 DPUPR
242 Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan (Jiwa) 68.013 DPUPR
243 Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (Rumah Tangga) 51 DPUPR
244 Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan LumpurTinja (Rumah Tangga) 68 DPUPR
245 Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi (Rumah Tangga) - DPUPR
246 Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (Rasio) 0 DPUPR
247 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Persen) 53,66 DPUPR
248 Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Persen) - DKP
249 Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan) (Persen) - DKP
250 Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi (Persen) - DKP
251 Persentase penurunan angka penyakit ternak (Persen) - DKP
252 Persentase Prasarana yang Digunakan (Persen) - DKP
253 Prasarana Pertanian yang Digunakan (Persen) - DKP
254 Produksi Sektor Pertanian (Persen) - DKP
255 Produktivitas Pertanian per Hektar perTahun (Persen) - DKP
256 Sarana Pertanian yang Diberikan (Persen) - DKP
257 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang (Persen) - DKP
258 Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (Persen) - DKP
259 Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen) - DKP
260 Tersalurkannya Pangan Pokokdan Pangan Lainnya (Persen) - DKP
261 Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (Persen) - DKP
262 Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Persen) - DKP
263 Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal (Persen) - DKP
264 Tertanganinya Kerawanan Pangan (Persen) - DKP
265 Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan (Persen) 93,11 DISPERINDAG
266 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur (Persen) 0 DISPERINDAG
267 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persen) 12,87 DISPERINDAG
268 Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirasausaha (Persen) 4 DISPERINDAG
269 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Persen) 0,023 DISPERINDAG
270 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan (Persen) 0,023 DISPERINDAG
271 Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII NasTerhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota (Persen) 3 DISPERINDAG
272 Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
273 Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
274 Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 2,70 DISPERINDAG
275 Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG (Persen) 0 DISPERINDAG
276 Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0,94% DISPERINDAG
277 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin PerLuasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh InstansiTerkait (Persen) 0 DISPERINDAG
278 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait (Persen) 44 DISPERINDAG
279 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerLuasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
280 Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan (Persen) 0 DISPERINDAG
281 Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan (Persen) 0 DISPERINDAG
282 Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
283 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra (Persen) 0 DISPERINDAG
284 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran (Persen) 3 DISPERINDAG
285 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha (Persen) 54 DISPERINDAG
286 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan (Persen) 3 DISPERINDAG
287 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS) (Persen) 68 DISPERINDAG
288 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Persen) 0 DISPERINDAG
289 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (Persen) 93,11 DISPERINDAG
290 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Persen) 0 DISPERINDAG
291 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
292 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan (Persen) 0 DISPERINDAG
293 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
294 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 81,69 DISPERINDAG
295 Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 56,34 DISPERINDAG
296 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (Persen) 74,19 DISPERINDAG
297 Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 81,69 DISPERINDAG
298 Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
299 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP (Persen) 0 DISPERINDAG
300 Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu (Persen) 100 DISPERINDAG
301 Persentase Penerbitan TDG (Persen) 0 DISPERINDAG
302 Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen) 100 DISPERINDAG
303 Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya (Persen) 100 DISPERINDAG
304 Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan (Persen) 0 DISPERINDAG
305 Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan (Persen) 0 DISPERINDAG
306 Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan (Persen) 35 DISPERINDAG
307 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro (Persen) 82 DISPERINDAG
308 Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital (Persen) 0 DISPERINDAG
309 Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA (Persen) 74 DISPERINDAG
310 Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 88,00 DISPERINDAG
311 Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 0 DISPERINDAG
312 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota (Persen) 35 DISPERINDAG
313 Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro (Persen) 82 DISPERINDAG
314 Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persen) 2 DISPERINDAG
315 Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini (Laporan) 61 DISPERINDAG
316 Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Laporan) - DPRKPP
317 Dokumen Izin MembukaTanah (Laporan) - DPRKPP
318 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota (Laporan) - DPRKPP
319 Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Laporan) - DPRKPP
320 Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU (Laporan) - DPRKPP
321 Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas (Laporan) - DPRKPP
322 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Laporan) - DPRKPP
323 kegiatan Penyedlaan dan Rehabllltasl Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Laporan) - DPRKPP
324 Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten (Laporan) - DPRKPP
325 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani (Laporan) - DPRKPP
326 Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni (Laporan) - DPRKPP
327 Rasio Rumah dan KK (Laporan) - DPRKPP
328 Tersedianya Tanah untuk Masyarakat (Laporan) - DPRKPP
329 Indeks Profesionalitas ASN (Persen) 66,46 BKPSDM
330 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan) (Persen) 89,69 BKPSDM
331 Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen) 21,91 BKPSDM
332 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan) (Persen) 69,29 BKPSDM
333 Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD (Persen) 90,69% BPKPD
334 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD (Persen) 88,15% BPKPD
335 Indeks Pengelolaan Aset (Persen) - BPKPD
336 Indeks Pengelolaan Keuangan (Persen) - BPKPD
337 Opini Laporan Keuangan (Persen) - BPKPD
338 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (Persen) 14,71% BPKPD
339 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (Persen) 18,48% BPKPD
340 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (Persen) 63,83% BPKPD
341 Rasio PAD (Persen) 7,36% BPKPD
342 Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (Persen) - BPKPD
343 Indek Kualitas Perencanaan (Nilai) 7,6 BP3D
344 Persentase Indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target (Persen) 67,72 BP3D
345 Jumlah LSM, Ormas dan OKP (Jumlah) 29 BAKESBANGPOL
346 Jumlah peserta sosialisai wasbang (Jumlah) 0 BAKESBANGPOL
347 Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring (Jumlah) 50 BAKESBANGPOL
348 Pembinaan Partai Politik (Parpol) 9 BAKESBANGPOL
349 Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial (Dinas/Instansi) 15 BAKESBANGPOL
350 Persentase Rekomendasi yang Diakomodir (Persen) 40,85 BPP
351 Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari (Kali) 2 POLPP
352 Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani (Persen) 100 POLPP
353 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perda) 9 POLPP
354 Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Perda) 9 POLPP
355 Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS (Orang) 3 POLPP
356 Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PPJumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP (Orang) - POLPP
357 Jumlah Satlinmas yang Terlatihdan Dikukuhkan (Orang) 484 POLPP
358 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan (Persen) 100 POLPP
359 Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan (Persen) - POLPP
360 Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP (Persen) 85 POLPP
361 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan (Persen) - POLPP
362 Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan (Persen) - POLPP
363 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Persen) - POLPP
364 Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan (Orang) 50 POLPP
365 Tersedianya Sarana Prasarana Minimal (Jenis) 88 POLPP
366 Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum (SOP) 11 POLPP
367 Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat (Keluarga) 0 DINSOS
368 Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM (Jiwa) 7.640 DINSOS
369 Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki (Unit) 0 DINSOS
370 Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan (Orang) 2.018 DINSOS
371 Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang (Paket) 1.849 DINSOS
372 Jumlah Layanan Data dan Pengaduaan yang Dimiliki (Layanan) 1 DINSOS
373 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yangTersedia (Orang) 52 DINSOS
374 Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan (Orang) 52 DINSOS
375 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan (Orang) 1 DINSOS
376 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau (Orang) 3.128 DINSOS
377 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga (Orang) 1 DINSOS
378 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk (Orang) 5 DINSOS
379 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu (Orang) 75 DINSOS
380 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Orang) 1.940 DINSOS
381 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter (Orang) 0 DINSOS
382 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga (Orang) 1 DINSOS
383 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi (Paket) 124 DINSOS
384 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti (Paket) 124 DINSOS
385 Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar (Panti/Rumah Singgah) 0 DINSOS
386 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah (Orang) 0 DINSOS
387 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk (Tim) 0 DINSOS
388 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (Persen) 100 DINSOS
389 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Persen) 100 DINSOS
390 Persentase Pemberdayaan Sosial (Persen) 50 DINSOS
391 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS (Persen) 75,44 DINSOS
392 Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas (Persen) 100 DINSOS
393 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS (Persen) 87,80 DINSOS
394 Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (Persen) 100 DINSOS
395 Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (Persen) 100 DINSOS
396 Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (Persen) 100 DINSOS
397 Persetase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persen) 100 DINSOS
398 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka) 35 DP3A
399 Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern (Angka) 2.089 DP3A
400 Indeks Pembangunan Gender (Indeks) 91,86 DP3A
401 Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih (Kader) 8 DP3A
402 Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi (Kebijakan) 10 DP3A
403 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan (Lembaga) 2 DP3A
404 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota) (Lembaga) 2 DP3A
405 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memlllki Standar Pelayanan Minimal (Lembaga) 1 DP3A
406 Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan (Lembaga) 2 DP3A
407 Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG (Lembaga) 2 DP3A
408 Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Media) 1 DP3A
409 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan (Ormas/LSM) 7 DP3A
410 Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK (Angka) 3 DP3A
411 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun (Angka) - DP3A
412 Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki KelompokKerja KKBPK yang Efektif (Angka) 1 DP3A
413 Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern (Persen) 75 DP3A
414 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (Persen) 100 DP3A
415 Persentase Anak MemerIukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen) 100 DP3A
416 Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (Persen) 8,65 DP3A
417 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP (Persen) 100 DP3A
418 Persentase Kebutuhan ber-KB yangTidakTerpenuhi (Unmet Need) (Persen) 0 DP3A
419 Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah (Persen) 0 DP3A
420 Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan luran (PBI) (Persen) - DP3A
421 Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Persen) 0 DP3A
422 Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (Persen) 2 DP3A
423 Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani (Persen) 100 DP3A
424 Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani (Persen) 100 DP3A
425 Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) (Persen) 70 DP3A
426 Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan (Persen) 52,09 DP3A
427 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Persen) - DP3A
428 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen) 100 DP3A
429 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen) 22,06 DP3A
430 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah (Nilai) 0 DP3A
431 Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir (Nilai) - DP3A
432 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, TermasukTPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Nilai) - DP3A
433 Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan (Dokumen) 0 DP3A
434 TFR (Angka Kelahiran Total) (Angka) 2,43 DP3A
435 Unmeet Need Pelayanan Kesehatan (Angka) - DP3A
436 Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah (Angka) - DISPORA
437 Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali) 18 DISPORA
438 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (Persen) 13,72 DISPORA
439 Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (Persen) - BPBD
440 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana (Persen) 2,90 BPBD
441 Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana (Persen) 6,21 BPBD
442 Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana (Persen) 41,09 BPBD
443 Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana (Persen) 8,90 BPBD
444 Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal (Persen) 100 BPBD
445 Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal (Persen) - BPBD
446 Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal (Persen) - BPBD
447 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana (Persen) 45 BPBD
448 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang) 100 BPBD
449 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Persen) 64,29 BPBD
450 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persen) 89 BPBD
451 Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana (Persen) - BPBD
452 Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan (Persen) - BPBD