Satu Data
Beranda
No Data Prioritas Nilai Sumber
1 Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS ADA DISKOMINFO
2 Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo - DISKOMINFO
3 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate 100 Persen DISKOMINFO
4 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 Persen DISKOMINFO
5 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo 100 Persen DISKOMINFO
6 Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi - DISKOMINFO
7 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar 100 Persen DISKOMINFO
8 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo 100 Persen DISKOMINFO
9 Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan 100 Persen DISKOMINFO
10 Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo - DISKOMINFO
11 Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - DISKOMINFO
12 Tersedianya Buku Profil Daerah TIDAK ADA DISKOMINFO
13 Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi EGovernment ADA DISKOMINFO
14 Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah ADA DISKOMINFO
15 Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi 60.000 Ekor DISKAN
16 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan 23 Kelompok DISKAN
17 Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan) 229 Orang DISKAN
18 Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP) 38 RTP DISKAN
19 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (SumberData: One Data KKP) 139.468,64 Ton DISKAN
20 Produksi Sektor Perikanan 139.903,22 Ton DISKAN
21 Maturitas SPIP 2 Level INSPEKTORAT
22 Peningkatan Kapabilitas APIP 3 Level INSPEKTORAT
23 Indeks Kepuasan Masyarakat - SETDA
24 Indeks Pengadaan Barang/Jasa - SETDA
25 Nilai LAKIP - SETDA
26 Nilai LPPD - SETDA
27 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif - SETDA
28 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi - SETDA
29 Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan - SETDA
30 Angka Kelulusan SD/MI - DISDIK
31 Angka Kelulusan SMP/MTS - DISDIK
32 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat - DISDIK
33 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat - DISDIK
34 Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya - DISDIK
35 Iklim Inklusivitas SD - DISDIK
36 Iklim Inklusivitas SMP - DISDIK
37 Iklim Keamanan Sekolah SD - DISDIK
38 Iklim Keamanan Sekolah SMP - DISDIK
39 Iklim Kebhinekaan Sekolah SD - DISDIK
40 Iklim Kebhinekaan Sekolah SMP - DISDIK
41 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman) - DISDIK
42 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi - DISDIK
43 Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) - DISDIK
44 Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan KapasitasTata Kelola) - DISDIK
45 Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya - DISDIK
46 Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum - DISDIK
47 Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota - DISDIK
48 Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan - DISDIK
49 Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota - DISDIK
50 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman - DISDIK
51 Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat - DISDIK
52 Persentase Aktualisasi Budaya Daerah - DISDIK
53 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP) - DISDIK
54 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SD - DISDIK
55 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP - DISDIK
56 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik TK - DISDIK
57 Persentase PAUD Berakreditasi Minimal B - DISDIK
58 Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B - DISDIK
59 Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SD - DISDIK
60 Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SMP - DISDIK
61 Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B - DISDIK
62 Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD - DISDIK
63 Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) - DISDIK
64 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV - DISDIK
65 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional - DISDIK
66 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional - DISDIK
67 Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan) - DISDIK
68 Terlestarikannya Cagar Budaya - DISDIK
69 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama - DISDIK
70 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini - DISDIK
71 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar - DISDIK
72 Jumlah Desa Mandiri 3 Desa DPMD
73 Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa - DPMD
74 Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa - DPMD
75 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan 839 Lembaga DPMD
76 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat 839 Lembaga DPMD
77 Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan 70 Desa DPMD
78 Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang 8,93 Persen DPMD
79 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 4,29 Persen DPMD
80 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) 452.155 Miliar Rupiah DPMPTSP
81 Kegiatan Pameran Penanaman Modal 2 Promosi DPMPTSP
82 Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) 38,11 Persen DPMPTSP
83 Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 270 Koordinasi DPMPTSP
84 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal 1 Laporan DPMPTSP
85 Laporan Realisasi Penanaman Modal 4 Laporan DPMPTSP
86 Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota 4 Orang DPMPTSP
87 Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN 316 Perusahaan DPMPTSP
88 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2.618 Izin DPMPTSP
89 PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perda DPMPTSP
90 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota 41,70 Persen DPMPTSP
91 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal 1 SOP DPMPTSP
92 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota 12 Dokumen DPMPTSP
93 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - DPAD
94 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan - DPAD
95 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat - DPAD
96 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat - DPAD
97 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - DPAD
98 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 54,79 Persen DISNAKER
99 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota 0 Persen DISNAKER
100 Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya 1 Kawasan DISNAKER
101 Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota 6 Lowongan Kerja DISNAKER
102 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 0 Orang DISNAKER
103 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota 49 Orang DISNAKER
104 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER 0 Orang DISNAKER
105 Jumlah Penganggur yang Dilatih 166 Layanan DISNAKER
106 Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota 1 Perjanjian DISNAKER
107 Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan 0 Kasus DISNAKER
108 Jumlah Perselisihan Kepentingan 0 Kasus DISNAKER
109 Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya 0 Satuan Permukiman DISNAKER
110 Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina 6 Satuan Permukiman DISNAKER
111 Lulusan Bersertifikat Kompetensi 74,10 Persen DISNAKER
112 Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi 100 Persen DISNAKER
113 Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih 0 Persen DISNAKER
114 Persentase LPK yang Memiliki Perizinan 0 Persen DISNAKER
115 Persentase LPK yang Terakreditasi 0 Persen DISNAKER
116 Persentase Penyerapan Lulusan - DISNAKER
117 Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 0 Persen DISNAKER
118 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) 26,92 Persen DISNAKER
119 Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah 57,14 Persen DISNAKER
120 Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3,85 Persen DISNAKER
121 Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan - DISNAKER
122 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 1,02 Persen DISNAKER
123 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi - DISNAKER
124 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota 67,35 Persen DISNAKER
125 Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan 1,81 Persen DISNAKER
126 Rasio Penduduk yang Bekerja 95,95 Persen DISNAKER
127 Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi 20 Destinasi DISPAR
128 Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi 0 Event DISPAR
129 Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promos! Pariwisata di Dalam Negeri 3 Event DISPAR
130 Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata 60 DTW DISPAR
131 Jumlah Kunjungan Wisata 31.291 Orang DISPAR
132 Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat 20 Pokdarwis DISPAR
133 Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri 3 Event DISPAR
134 Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota 5 TDUP DISPAR
135 Jumlah Wisatawan Mancanegara 227 Orang DISPAR
136 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 3.506.286.417 Rupiah DISPAR
137 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku 117,97 Persen DISPAR
138 Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan 0,87 Persen DISPAR
139 Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota 298 Persen DISPAR
140 Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan 150 Persen DISPAR
141 Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan 600 Persen DISPAR
142 Rata-rata Lama Tinggal Wisata 3 Hari DISPAR
143 Tingkat Hunian Akomodasi 10 Persen DISPAR
144 Angka Kematian Bayi 13 Angka DINKES
145 Angka Kematian Bayi 13 Angka DINKES
146 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 176 Angka DINKES
147 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 73,43 Persen DINKES
148 Indeks Kesehatan 0,711 Indeks DINKES
149 Persentase Balita Gizi Buruk 0,64 Persen DINKES
150 Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 73,43 Persen DINKES
151 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 97,87 Persen DINKES
152 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan 93,19 Persen DINKES
153 Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar 93,19 Persen DINKES
154 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 96,75 Persen DINKES
155 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 99,48 Persen DINKES
156 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar 97,14 Persen DINKES
157 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar 97,87 Persen DINKES
158 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar 64,13 Persen DINKES
159 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar 71,86 Persen DINKES
160 Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 89,76 Persen DINKES
161 Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 48,24 Persen DINKES
162 Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 97,14 Persen DINKES
163 Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 64,13 Persen DINKES
164 Persentase Prevalensi Stunting 12,66 Persen DINKES
165 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi 100 Persen DINKES
166 Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 97,87 Persen DINKES
167 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar 73,33 Persen DINKES
168 Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 73,33 Persen DINKES
169 Presentase Orang Usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - DINKES
170 Presentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - DINKES
171 Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 0,14 Persen DINKES
172 Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama - DISDUKCAPIL
173 Kepemilikan akta kelahiran - DISDUKCAPIL
174 Penerbitan Akta Kematian - DISDUKCAPIL
175 Penerbitan Akta Perceraian - DISDUKCAPIL
176 Penerbitan Akta Perkawinan - DISDUKCAPIL
177 Penyajian Data Kependudukan - DISDUKCAPIL
178 Perekaman KTP Elektronik - DISDUKCAPIL
179 Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran - DISDUKCAPIL
180 Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota - DISDUKCAPIL
181 Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi - DISHUB
182 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan - DISHUB
183 Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota 550 Persen DISHUB
184 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota 9 Persen DISHUB
185 Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - DLH
186 Indeks Kualitas Air - DLH
187 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota - DLH
188 Indeks Kualitas Tutupan Lahan - DLH
189 Indeks Kualitas Udara - DLH
190 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - DLH
191 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - DLH
192 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani - DLH
193 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau - DLH
194 Persentase Sampah Perkotaan yangTertangani - DLH
195 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota - DLH
196 Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota - DLH
197 Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah 0 Dokumen DISDAMKAR
198 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 16 Orang DISDAMKAR
199 Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota 57 Kasus DISDAMKAR
200 Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi 71 Jenius DISDAMKAR
201 Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran 2 Orang DISDAMKAR
202 Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran 0 Orang DISDAMKAR
203 Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan 5 Jenis DISDAMKAR
204 Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran 11,51 Persen DISDAMKAR
205 Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB 0 Persen DISDAMKAR
206 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 71,25 Persen DISDAMKAR
207 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 0 Persen DISDAMKAR
208 Pos Damkaryang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa 0 Unit DISDAMKAR
209 Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan 1 Unit DISDAMKAR
210 TingkatWaktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) - DISDAMKAR
211 Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) ADA DPUPR
212 Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1 Unit DPUPR
213 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain 0 Kerjasama DPUPR
214 Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah 81.828 Jiwa DPUPR
215 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Ka bu paten 86,17 Persen DPUPR
216 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 68,013 JIwa DPUPR
217 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 15.536 Jiwa DPUPR
218 Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 0,66 Persen DPUPR
219 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman 14,57 Persen DPUPR
220 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar 71,63 Persen DPUPR
221 Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman 5,99 Persen DPUPR
222 Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja 0,53 Persen DPUPR
223 Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD 10,12 Persen DPUPR
224 Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 0,53 Persen DPUPR
225 Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat 48,00 Persen DPUPR
226 Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota 464,077 Ada/Tidak DPUPR
227 Panjang Jalan yang Dibangun 27,075.43 KM DPUPR
228 Panjang Jembatan yang Dibangun 0 Unit DPUPR
229 Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak) ADA DPUPR
230 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak - DPUPR
231 Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang 2,63 Persen DPUPR
232 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 0,53 Persen DPUPR
233 Persentase Kemantapan Jalan 53,66 Persen DPUPR
234 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik 74,53 Persen DPUPR
235 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik 44,72 Persen DPUPR
236 Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten 74,5 Persen DPUPR
237 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih 86,17 Persen DPUPR
238 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layakdan Berkelanjutan 79,27 Persen DPUPR
239 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 79,27 Persen DPUPR
240 Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan 68.013 Jiwa DPUPR
241 Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 51 Rumah Tangga DPUPR
242 Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan LumpurTinja 68 Rumah Tangga DPUPR
243 Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi - DPUPR
244 Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota 0 Rasio DPUPR
245 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 53,66 Persen DPUPR
246 Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana - DKP
247 Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan) - DKP
248 Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi - DKP
249 Persentase penurunan angka penyakit ternak - DKP
250 Persentase Prasarana yang Digunakan - DKP
251 Prasarana Pertanian yang Digunakan - DKP
252 Produksi Sektor Pertanian - DKP
253 Produktivitas Pertanian per Hektar perTahun - DKP
254 Sarana Pertanian yang Diberikan - DKP
255 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang - DKP
256 Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar - DKP
257 Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan - DKP
258 Tersalurkannya Pangan Pokokdan Pangan Lainnya - DKP
259 Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan - DKP
260 Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - DKP
261 Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal - DKP
262 Tertanganinya Kerawanan Pangan - DKP
263 Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan 93,11 Persen DISPERINDAG
264 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur 0 Persen DISPERINDAG
265 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 12,87 Persen DISPERINDAG
266 Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirasausaha 4 Persen DISPERINDAG
267 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 0,023 Persen DISPERINDAG
268 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan 0,023 Persen DISPERINDAG
269 Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII NasTerhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota 3 Persen DISPERINDAG
270 Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
271 Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
272 Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2,70 Persen DISPERINDAG
273 Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG 0 Persen DISPERINDAG
274 Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,94% Persen DISPERINDAG
275 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin PerLuasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh InstansiTerkait 0 Persen DISPERINDAG
276 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait 44 Persen DISPERINDAG
277 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerLuasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
278 Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan 0 Persen DISPERINDAG
279 Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan 0 Persen DISPERINDAG
280 Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
281 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra 0 Persen DISPERINDAG
282 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran 3 Persen DISPERINDAG
283 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha 54 Persen DISPERINDAG
284 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan 3 Persen DISPERINDAG
285 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS) 68 Persen DISPERINDAG
286 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku 0 Persen DISPERINDAG
287 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 93,11 Persen DISPERINDAG
288 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu 0 Persen DISPERINDAG
289 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
290 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan 0 Persen DISPERINDAG
291 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
292 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 81,69 Persen DISPERINDAG
293 Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 56,34 Persen DISPERINDAG
294 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 74,19 Persen DISPERINDAG
295 Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 81,69 Persen DISPERINDAG
296 Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
297 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP 0 Persen DISPERINDAG
298 Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu 100 Persen DISPERINDAG
299 Persentase Penerbitan TDG 0 Persen DISPERINDAG
300 Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 100 Persen DISPERINDAG
301 Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya 100 Persen DISPERINDAG
302 Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan 0 Persen DISPERINDAG
303 Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan 0 Persen DISPERINDAG
304 Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan 35 Persen DISPERINDAG
305 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro 82 Persen DISPERINDAG
306 Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital 0 Persen DISPERINDAG
307 Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA 74 Persen DISPERINDAG
308 Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 88,00 Persen DISPERINDAG
309 Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Persen DISPERINDAG
310 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota 35 Persen DISPERINDAG
311 Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro 82 Persen DISPERINDAG
312 Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 2 Persen DISPERINDAG
313 Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini 61 Laporan DISPERINDAG
314 Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - DPRKPP
315 Dokumen Izin MembukaTanah - DPRKPP
316 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota - DPRKPP
317 Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) - DPRKPP
318 Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU - DPRKPP
319 Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas - DPRKPP
320 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - DPRKPP
321 kegiatan Penyedlaan dan Rehabllltasl Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - DPRKPP
322 Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten - DPRKPP
323 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani - DPRKPP
324 Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni - DPRKPP
325 Tersedianya Tanah untuk Masyarakat - DPRKPP
326 Indeks Profesionalitas ASN 66,46 Persen BKPSDM
327 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan) 89,69 Persen BKPSDM
328 Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) 21,91 Persen BKPSDM
329 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan) 69,29 Persen BKPSDM
330 Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD 90,69% Persen BPKAD
331 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD 88,15% Persen BPKAD
332 Indeks Pengelolaan Keuangan - BPKAD
333 Opini Laporan Keuangan - BPKAD
334 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya 14,71% Persen BPKAD
335 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan 18,48% Persen BPKAD
336 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) 63,83% Persen BPKAD
337 Rasio PAD 7,36% Persen BPKAD
338 Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB - BPKAD
339 Indek Kualitas Perencanaan 7,6 Nilai BP3D
340 Persentase Indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target 67,72 Persen BP3D
341 Persentase Rekomendasi yang Diakomodir 40,85 Persen BP3D
342 Jumlah LSM, Ormas dan OKP 29 Jumlah BAKESBANGPOL
343 Jumlah peserta sosialisai wasbang 0 Jumlah BAKESBANGPOL
344 Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring 50 Jumlah BAKESBANGPOL
345 Pembinaan Partai Politik 9 Parpol BAKESBANGPOL
346 Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial 15 Dinas/Instansi BAKESBANGPOL
347 Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari 2 Kali POLPP
348 Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani 100 Persen POLPP
349 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9 Perda POLPP
350 Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan 9 Perda POLPP
351 Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS 3 Orang POLPP
352 Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PPJumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP - POLPP
353 Jumlah Satlinmas yang Terlatihdan Dikukuhkan 484 Orang POLPP
354 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan 100 Persen POLPP
355 Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan - POLPP
356 Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP 85 Persen POLPP
357 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan - POLPP
358 Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan - POLPP
359 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada - POLPP
360 Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan 50 Orang POLPP
361 Tersedianya Sarana Prasarana Minimal 88 Jenis POLPP
362 Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum 11 SOP POLPP
363 Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat 0 Keluarga DINSOS
364 Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM 7.640 Jiwa DINSOS
365 Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki 0 Unit DINSOS
366 Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan 2.018 Orang DINSOS
367 Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang 1.849 Paket DINSOS
368 Jumlah Layanan Data dan Pengaduaan yang Dimiliki 1 Layanan DINSOS
369 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yangTersedia 52 Orang DINSOS
370 Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan 52 Orang DINSOS
371 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan 1 Orang DINSOS
372 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau 3.128 Orang DINSOS
373 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga 1 Orang DINSOS
374 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk 5 Orang DINSOS
375 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu 75 Orang DINSOS
376 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.940 Orang DINSOS
377 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter 0 Orang DINSOS
378 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga 1 Orang DINSOS
379 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi 124 Paket DINSOS
380 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti 124 Paket DINSOS
381 Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar 0 Panti/Rumah Singgah DINSOS
382 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah 0 Orang DINSOS
383 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk 0 Tim DINSOS
384 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 Persen DINSOS
385 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen DINSOS
386 Persentase Pemberdayaan Sosial 50 Persen DINSOS
387 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS 75,44 Persen DINSOS
388 Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas 100 Persen DINSOS
389 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS 87,80 Persen DINSOS
390 Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100 Persen DINSOS
391 Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 Persen DINSOS
392 Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 Persen DINSOS
393 Persetase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen DINSOS
394 Rasio Rumah dan KK - DINSOS
395 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 35 Angka DP3A
396 Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern 2.089 Angka DP3A
397 Indeks Pembangunan Gender 91,86 Indeks DP3A
398 Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih 8 Kader DP3A
399 Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi 10 Kebijakan DP3A
400 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan 2 Lembaga DP3A
401 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota) 2 Lembaga DP3A
402 Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memlllki Standar Pelayanan Minimal 1 Lembaga DP3A
403 Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan 2 Lembaga DP3A
404 Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG 2 Lembaga DP3A
405 Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 1 Media DP3A
406 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan 7 Ormas/LSM DP3A
407 Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK 3 Angka DP3A
408 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun - DP3A
409 Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki KelompokKerja KKBPK yang Efektif 1 Angka DP3A
410 Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern 75 Persen DP3A
411 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten 100 Persen DP3A
412 Persentase Anak MemerIukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 Persen DP3A
413 Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD 8,65 Persen DP3A
414 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP 100 Persen DP3A
415 Persentase Kebutuhan ber-KB yangTidakTerpenuhi (Unmet Need) 0 Persen DP3A
416 Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah 0 Persen DP3A
417 Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan luran (PBI) - DP3A
418 Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 0 Persen DP3A
419 Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) 2 Persen DP3A
420 Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani 100 Persen DP3A
421 Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani 100 Persen DP3A
422 Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) 70 Persen DP3A
423 Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan 52,09 Persen DP3A
424 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) - DP3A
425 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 Persen DP3A
426 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 22,06 Persen DP3A
427 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah 0 Nilai DP3A
428 Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir - DP3A
429 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, TermasukTPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) - DP3A
430 Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan 0 Dokumen DP3A
431 TFR (Angka Kelahiran Total) 2,43 Angka DP3A
432 Unmeet Need Pelayanan Kesehatan - DP3A
433 Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah - DISPORA
434 Peningkatan Prestasi Olahraga 18 Medali DISPORA
435 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 13,72 Persen DISPORA
436 Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) - BPBD
437 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana - BPBD
438 Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana - BPBD
439 Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana - BPBD
440 Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana - BPBD
441 Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal - BPBD
442 Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal - BPBD
443 Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal - BPBD
444 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana - BPBD
445 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana - BPBD
446 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - BPBD
447 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - BPBD
448 Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana - BPBD
449 Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan - BPBD