a
Angka Kelulusan SD/MI
Angka Kelulusan SMP/MTS
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat
Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)
Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik TK
Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SD
Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP
Persentase PAUD Berakreditasi Minimal B
Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B
Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SD
Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SMP
Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B
Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
Rata-rata kemampuan literasi dan nemerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional
Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional
Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP
Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya
Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)
Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)
Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)
Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan KapasitasTata Kelola)
Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya
Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum
Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota
Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman
Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat
Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)
Terlestarikannya Cagar Budaya
Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran)
Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan
Angka Kematian Bayi
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Balita Gizi Buruk
Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standard
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar
Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi
Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar
Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
Indeks Kesehatan (IKU)
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage)
Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate)
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman
Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD
Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)
Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)
Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya air yang dibentuk
Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain
Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten
Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman
Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar
Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja
Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat
Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota
Panjang Jalan yang Dibangun
Panjang Jembatan yang Dibangun
Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)
Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)
Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Persentase Kemantapan Jalan
Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik
Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan
Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja
Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi
Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota
Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan komitmen permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui
Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota
Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRAda Kabupaten/Kota (ada/tidak)
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan
Indeks Infrastruktur
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kapasitas air baku
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU
Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani
Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni
Rasio Rumah dan KK
Dokumen Izin Membuka Tanah
Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota
Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten
Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin Lokasi dibandingkan dengan Luas izin lokasi yang diterbitkan
Persentase Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
SK Bupati/walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee
SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Tersedianya Tanah untuk Masyarakat
Rumah Tangga dengan Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani
Peningkatan Baku Mutu Air
Peningkatan Baku Mutu Udara
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota
Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota
Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Pengolahan sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah)
Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah
Persentase Penurunan Emisi GRK (Komulatif)
Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)
Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan
Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan
Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal
Tertanganinya Kerawanan Pangan
Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana
Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi
Persentase penurunan angka penyakit ternak
Persentase Prasarana yang Digunakan
Prasarana Pertanian yang Digunakan
Produksi Sektor Pertanian
Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun
Sarana Pertanian yang Diberikan
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)
Indeks Profesionalitas ASN
Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi
Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala
Rasio Konektivitas
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabuapten/Kota
Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota
Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
Jumlah Penganggur yang Dilatih
Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan
Jumlah Perselisihan Kepentingan
Lulusan Bersertifikat Kompetensi
Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi
Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih
Persentase LPK yang Memiliki Perizinan
Persentase LPK yang Terakreditasi
Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster
Persentase Penyerapan Lulusan
Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah
Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota
Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan
Rasio Penduduk yang Bekerja
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya
Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya
Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Indeks Penyelenggaraan Kearsipan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat
Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM
Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki
Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan
Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang
Jumlah Layanan Data dan Pengaduaan yang Dimiliki
Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yangTersedia
Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi
Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar
Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah
Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pemberdayaan Sosial
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS
Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas
Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS
Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
Kegiatan Pameran Penanaman Modal
Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)
Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
Laporan Realisasi Penanaman Modal
Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota
Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN
Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (IKU)
Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi
Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi
Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri
Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisata
Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat
Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri
Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota
Jumlah Wisatawan Mancanegara
Jumlah tamu wisatawan mancanegara
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota
Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan
Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan
Rata-rata Lama Tinggal Wisata
Tingkat Hunian Akomodasi
LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB (IKU)
Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari
Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS
Jumlah Sarana Prasarana Minimal POLPP
Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan
Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota POLPP
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan
Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada
Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan
Tersedianya Sarana Prasarana Minimal
Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum
Persentase Potensi Konflik terselesaikan
Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah
Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota
Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran
Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan
Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran
Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Pos DISDAMKAR yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana DISDAMKAR, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan/Desa
Tersedianya Pos Sektor DISDAMKAR yang Dilengkapi Sarana Prasarana DISDAMKAR Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB = Sekolah/Madrasah Aman Bencana)
Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana
Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana
Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana
Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana
Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal
Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal
Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan
Indeks Risiko Bencana (IRBi)
Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih
Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi
Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan
Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota)
Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal
Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan
Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG
Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan
Jumlah Program PUG Ada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Anilisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten
Persentase Anak MemerIukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)
Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani
Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah
Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Indeks Pembangunan Keluarga
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern
Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun
Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif
Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern
Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah
Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan luran (PBI)
Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)
Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan
TFR (Angka Kelahiran Total)
Unmeet Need Pelayanan Kesehatan
Indeks Pembangunan Gender (IKU)
Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirausaha
Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra
Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran
Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha
Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan
Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro
Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro
Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan
Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan
Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG
Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu
Persentase Penerbitan TDG
Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya
Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan
Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan
Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital
Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan
Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan
Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP
Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan
Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA
Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota
Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah dapa level kabupaten/kota
Rasio Kewirausahaan Daerah
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa
Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang
Jumlah Desa Mandiri
Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat
Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
Persentase Desa Mandiri
Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD
Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD
Indeks Pengelolaan Aset
Indeks Pengelolaan Keuangan
Manajemen Aset
Opini Laporan Keuangan
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya
Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)
Rasio PAD
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Maturitas SPIP
Peningkatan Kapabilitas APIP
Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)
Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
Kepemilikan akta kelahiran
Penerbitan Akta Kematian
Penerbitan Akta Perceraian
Penerbitan Akta Perkawinan
Penyajian Data Kependudukan
Perekaman KTP Elektronik
Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran
Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo
Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate
Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo
Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government
Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah
Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS
Tersedianya Buku Profil Daerah
Persentase penduduk berusia 5 tahun keatas yang mengakses internet
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah
Peningkatan Prestasi Olahraga
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi
Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan
Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan)
Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (SumberData: One Data KKP)
Produksi Sektor Perikanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Pengadaan Barang/Jasa
Nilai LAKIP
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan
Indeks Reformasi Hukum
Indeks Pelayanan Publik
Indek Kualitas Perencanaan
Persentase Indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
Indeks daya Saing Daerah (IDSD)
Indeks Kapabilitas Inovasi daerah
Jumlah LSM, Ormas dan OKP
Jumlah peserta sosialisai wasbang
Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring
Pembinaan Partai Politik
Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial
Persentase Angka Kriminalitas (
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan
Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI yang mendapatkan sosialisasi
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI yang Terdata
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang diluar panti
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilpres
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilukada
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pileg

2025
82.21

Jadwal Rilis	02 Maret 2026
Definisi	Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kondisi kerukunan umat beragama dalam suatu wilayah berdasarkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kehidupan antarumat beragama. Indeks ini mencerminkan tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama masyarakat dalam kehidupan beragama.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama, menunjukkan semakin baik kondisi kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan masih terdapat tantangan dalam menciptakan kehidupan antarumat beragama yang harmonis.
Metode Perhitungan	Indeks Kerukunan Umat Beragama = Nilai gabungan dari dimensi Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama
Satuan
Produsen Data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kontak Produsen Data	kesbangpol@natunakab.go.id